JAKARTA — Menteri Dalam Negeri, , menyatakan bahwa jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih telah mencapai kesepakatan untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah penghematan energi di tengah potensi krisis global.
Tito menjelaskan, kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berlangsung selama tiga hingga empat jam. Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan , Menteri Koordinator Bidang Perekonomian , Menteri Keuangan , serta Menteri Sekretaris Negara .
“Sudah rapat kemarin, hampir tiga atau empat jam, tapi kami sepakat untuk satu suara,” ujar Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa hasil kesepakatan tersebut masih harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum diumumkan secara resmi kepada publik. Ia juga menyebut belum mengetahui siapa menteri yang akan ditunjuk untuk menyampaikan keputusan tersebut.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan rencana pemberlakuan WFH satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta. Salah satu opsi yang mengemuka adalah penerapan WFH pada hari Jumat, sehingga menciptakan akhir pekan yang lebih panjang.
Namun, Tito enggan mengungkapkan secara rinci hari yang telah disepakati dalam rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan Presiden setelah laporan resmi disampaikan.
“Saya enggak mau menyebutkan, karena itu harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden,” katanya.
Wacana kebijakan WFH ini mulai mencuat sejak pertengahan Maret 2026, seiring dorongan Presiden Prabowo untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini dipertimbangkan sebagai upaya antisipasi dampak krisis energi global.
Krisis tersebut dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia yang terjadi בעקבות konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang meletus pada akhir Februari 2026. Situasi geopolitik ini meningkatkan tekanan terhadap pasokan energi global dan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis, termasuk kebijakan efisiensi energi melalui skema kerja jarak jauh. *
